TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI LINGKUNGAN KELURAHAN BUKAT KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

 Kata kunci: Fiqh Siyasah, Pemerintah Desa, Pemerataan Pembangunan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam peran pemerintah Kelurahan Bukat terkait pemerataan pembangunan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menilai pengaruh penerapan prinsip fiqh siyasah terhadap efektivitas kebijakan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah meliputi syura (musyawarah), keadilan, dan amanah secara umum telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bukat, meskipun belum optimal. Musyawarah diwujudkan melalui mekanisme Musrenbang yang berjenjang dari tingkat RT hingga kabupaten, keadilan diterapkan dengan memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat sesuai konsep maslahah mursalah, dan amanah diimplementasikan melalui transparansi serta akuntabilitas pemerintah kelurahan. Adapun hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas SDM, ketimpangan anggaran, perbedaan regulasi pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Penerapan prinsip fiqh siyasah terbukti berkontribusi positif terhadap efektivitas kebijakan pemerataan pembangunan di Kelurahan Bukat, namun masih perlu diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat