ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA CALON TUNGGAL

 Kata Kunci: Fikih Siyasah, Pemilihan Kepala Desa, Calon Tunggal, Peraturan Bupati, Keadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemilihan kepala desa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi lokal. Namun, fenomena pemilihan dengan calon tunggal sering menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pemilihan kepala desa dengan calon tunggal berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 serta perspektif fikih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak mengakomodasi pemilihan calon tunggal, melainkan mewajibkan perpanjangan pendaftaran dan penundaan Pilkades jika calon kurang dari dua, diikuti pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari PNS. Dari perspektif fikih siyasah, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip amanah, syura (musyawarah), al-'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan), karena mengurangi partisipasi masyarakat dan legitimasi pemimpin. Penelitian merekomendasikan revisi peraturan dengan mekanisme referendum untuk calon tunggal guna menyelaraskan dengan nilai syariah dan demokrasi lokal.